 |
| Theofilus memberikan keterangan pers di Kantor Disdikbud Sanggau terkait tuduhan mark up buku dari dana BOSP. (Dok. HO/faktakalbar.id) |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menolak klaim mengenai dugaan korupsi terkait pengadaan buku yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sebagaimana dilaporkan oleh salah satu portal berita baru-baru ini.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Theofilus, menegaskan bahwa penggunaan Dana BOSP tidak seluruhnya difokuskan pada pembelian buku, melainkan mencakup berbagai keperluan operasional sekolah sesuai dengan regulasi yang ada.
“Dana BOSP ditujukan tidak hanya untuk membeli buku, tetapi juga untuk mendukung sejumlah operasional sekolah. Sekolah memiliki wewenang penuh dalam merencanakan penggunaannya,” ungkap Theofilus saat dihubungi, Selasa (5/8).
Ia juga menambahkan bahwa laporan dari sebuah LSM yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tahun 2024 yang lalu sudah ditindaklanjuti. Seluruh pihak yang dilaporkan, termasuk Dinas Pendidikan, perwakilan dari sekolah, dan pihak penerbit telah memberikan penjelasan secara resmi di hadapan aparat penegak hukum.
“Kami semua sudah memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di Kejati Kalbar tahun lalu. Tidak ada yang disembunyikan,” jelas Theofilus.
Ia menambahkan bahwa pihak Dinas tidak pernah memberikan arahan atau campur tangan kepada sekolah-sekolah mengenai penggunaan Dana BOSP. Setiap sekolah diberikan keleluasaan berdasarkan kebutuhan masing-masing sesuai dengan pedoman petunjuk teknis BOSP dari Kementerian Pendidikan.
Hal yang sama disampaikan oleh pihak penerbit, Ahmad Salim, yang juga disebut dalam laporan tersebut. Ia dengan tegas menolak tuduhan mengenai adanya mark up harga buku dalam pengadaan di sekolah-sekolah di Sanggau.
“Semua proses dijalankan sesuai prosedur. Harga buku juga berdasarkan harga eceran tertinggi yang tercantum dalam katalog. Tidak ada manipulasi harga,” tegas Ahmad.
Ia menyesalkan tuduhan sepihak yang muncul di media tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait. Menurutnya, situasi ini berisiko merusak reputasi dan menciptakan opini yang keliru. (**)