 |
| SD Negeri 15 Senutul, Dusun Senutul, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong. (Foto: Istimewa/FB.agoesalvian.alvian) |
ENTIKONG – Jika Anda memasukkan titik koordinat N 1' 0525 E 110' 1466 ke dalam peta, Anda akan diarahkan ke sebuah lokasi di ujung utara Kalimantan Barat. Di sana, tepatnya di Dusun Senutul, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, berdiri sebuah institusi pendidikan yang menyimpan ironi panjang.
Tempat itu adalah SD Negeri 15 Senutul.
Identitas yang Terdaftar, Nasib yang Terlupakan
Secara administratif, negara mengakui keberadaan sekolah ini. Data sekolah tercatat dengan NSS: 10.1.13.03.15.015 dan NPSN: 30102146. Kode pos 78557 melekat sebagai penanda wilayah. Namun, pengakuan administratif ini bertolak belakang dengan realitas fisik di lapangan.
Selama 18 tahun, proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan dalam kondisi "darurat" yang dinormalisasi. Dengan total siswa sebanyak 85 orang, sekolah ini hanya memiliki empat ruang kelas. Akibatnya, praktik belajar rangkap kelas menjadi satu-satunya solusi.
Di koordinat ini, satu ruangan dipaksa menampung dua jenjang kelas berbeda sekaligus. Konsentrasi siswa terbelah, suara guru beradu di satu ruangan yang disekat seadanya. Ini terjadi di Entikong, beranda depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di mana "wajah" negara seharusnya tampil prima.
Kontras Tajam: Gizi vs. Infrastruktur
Kondisi SDN 15 Senutul menjadi paradoks yang menyakitkan ketika disandingkan dengan kebijakan nasional terkini. Pemerintah pusat baru saja menggelontorkan anggaran raksasa—mencapai Rp335 triliun—untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Total alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 2026 telah dipatok di angka Rp 335 triliun. Jumlah ini naik lebih dari lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya Rp 51,5 triliun.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tercantum, sebanyak Rp 255,5 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi.
Negara begitu ambisius memastikan perut anak-anak terisi gizi untuk mencegah stunting dan meningkatkan kecerdasan. Niat ini mulia, namun pelaksanaannya menciptakan ketimpangan logika prioritas yang mencolok:
"Bagaimana mungkin negara sanggup menyediakan menu makan siang bernilai triliunan rupiah setiap hari, namun 'tidak mampu' menyediakan batu bata dan semen untuk menambah ruang kelas di SDN 15 Senutul selama hampir dua dekade?"
Infrastruktur sekolah adalah investasi jangka panjang (one-time cost), sedangkan makan gratis adalah pengeluaran rutin (recurring cost). Membiarkan anak-anak menyantap makanan bergizi di dalam ruang kelas yang sesak, bising, dan tidak layak adalah sebuah kesia-siaan proses pendidikan.
Negara Harus Hadir di SD Negeri 15 Senutul.
Melalui tulisan ini, data berbicara lebih keras daripada janji manis:
- Nama: SD Negeri 15 Senutul
- Lokasi: Dusun Senutul, Desa Suruh Tembawang, Entikong
- Identitas: NPSN 30102146
- Masalah: 18 tahun rangkap kelas, kekurangan ruang belajar.
Anggaran MBG membuktikan bahwa uang negara itu ada. Kini, publik menuntut agar sebagian kecil dari "kue" anggaran negara itu dialihkan untuk hal yang fundamental: ruang kelas yang layak.
Jangan biarkan kode NPSN 30102146 hanya menjadi deretan angka di database kementerian tanpa wujud fisik yang memanusiakan siswanya. Selesaikan SDN 15 Senutul sekarang, sebelum kita bicara lebih jauh soal menu makan siang.
